DAK Disdikbud Tuba Diduga Menjadi Bahan KKN

Panglima Tuba-Di duga Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2012 – 2018 menjadi ajang Korupsi berjamaah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang (Tuba).

Saat dikonfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Plt Untung Widodo menyangkal terkait dugaan tersebut pasalnya menurut beliau itu sifatnya swakelola jadi kegiatan tersebut di serahkan langsung kepada pihak Sekolah yang mendapatkan Dana DAK tersebut.

“Jadi Dak Itu sifatnya swakelola berati Dinas Pendidikan hanya menyalurkan saja, saya Plt tidak tau masalah itu,” ujar Untung Widodo Plt Kepala Dinas Pendidikan.

Dugaan tersebut sesuai keterangan dari salah satu Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten tersebut, menerangkan bahwa adanya instruksi jika rangka baja harus dibeli dari pihak rekanan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Tuba.

“Disini kami hanya menyediakan tempatnya mas, semua material dan rangka baja itu pihak rekanan yang suplay,” terangnya saat dikonfirmasi Media panglima.co.id Rabu (12/09).

Lanjutnya, pihaknya hanya menunggu perintah dari Dinas Pendidikan, ia harus patuh dengan perintah. “Kalau saya apa adanya menunggu perintah dari Dinas mereka menelpon, kami tidak bisa menolak Perintah,” ucapnya.

Ditempat yang berbeda, salah satu Kepala Sekolah bernama Maryati Hamid Kepala Sekolah SD 03 Ujunggunung Ilir Kecamatan Menggala mengungkapkan hal senada. Ia mengungkapkan kalau pihak rekanan memang sudah ditentukan dari pihak Dinas Pendidikan Tuba.

“Ditunjuk dari Dinas (Dinas Pendidikan) pihak rekanan yang akan mengerjakan rangka baja, jadi kami ikut aja yang penting rapih dan bagus,” paparnya.

Seharusnya DAK pemasangan atap Rangka Baja  yang berasal dari Dana APBN tidak bisa di kelola oleh pihak ketiga, pasalnya Dana tersebut bentuk pengelolaan dengan Sekolahan bekerja sama dengan Komite Sekolah, bukan di kelola oleh pihak rekanan yang saat ini terjadi di seluruh Sekolahan SD SMP Se-Kabupaten Tulang Bawang.

Maka apabila dikerjakan oleh pihak rekanan akan memengaruhi Kwalitas pekerjaan Proyek Dak tersebut dinilai tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, karena disubkan pada pihak rekanan yang sudah pasti mencari keuntungan. Di sisi lain, pihak Sekolah atau oknum pengelola anggaran (Dinas Pendidikan red) diduga ada indikasi mendapatkan fee dari pihak rekanan.

Sehingga akhirnya, Dana yang semestinya dapat dimaksimalkan pada pembangunan Sekolah, tidak sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan. (Angga)

Author: Media Panglima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *