Inspektorat Tuba Acuhkan Dugaan Korupsi Pengadaan DED Dinas PUTR

Panglima Tuba- Demi menindak lanjuti dugaan atas sarat Korupsi pengadaan DED (Dokumen enginering desaig) tahun 2018 dari ke lima (5) paket Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba). Rabu (07/11/18).

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang belum bisa memberi tanggapan terkait dugaan tersebut karena harus mengikuti prosedur

“Saya bukan komentar cuma ngobrol aja kalau mau prosedur saya gak bisa ngasih komentar apa apa kalau ngeliat sop, sy bisa komentar setelah ada disposisi dari insfektur karena pengaduan nya ada ke Sekertaris,” Ujar Roplita Inspektur Pembantu (Irban) II Inspektorat Tuba.

Adapun Di indikasi sarat akan mainan dari ke lima (5) paket pengadaan DED di antaranya :

1.Rest Area Simpang Penawar, dengan Hps Rp 500 juta yang dimenangkan CV. Wahana Pratama Agartha Konsultan dengan penawaran sebesar Rp 496.620.000 atau (0,5%).

2.DED Kawasan Pariwisata Cakat Raya dengan besaran HPS Rp 400 juta yang di menangkan oleh CV. Widya Kreasi dengan penawaran Rp 397.740.000 atau (0,6%).

3.Review DED Tugu Perbatasan Tulang Bawang – Lampung Tengah (Astra Ksetra) dengan nilai HPS sebesar Rp 250 juta yang dimenangkan oleh CV. Naraya Engineering, dengan harga penawaran Rp 248.770.000 atau (0,5%).

4.DED Rest Area Kota Menggala dengan nilai HPS Rp 400 juta yang dimenangkan oleh CV. Tunas Nusantara Konsultan, dengan penawaran sebesar Rp 397.330.000 atau (0,6%).

5.DED Tugu Simpang Penawar dengan HPS sebesar Rp 300 juta yang dimenangakan oleh CV. Wahana Pratama Agartha Konsultan dengan nilai penawaran Rp 298.160.000 atau (0,6%).
Dengan besarnya dana untuk sebuah perencanaan DED dari 5 item tersebut maka pagu Anggaran untuk pembuatan bangunan fisiknya sangat fantastis.
Apabila kita mengacu pada persentase komponen biaya pembangunan gedung negara klasifikasi dalam peraturan menteri Penata Ruang Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Jika kita melihat dari segi bangunan yang akan dibuat kita dapat menggunakan persentase sederhana karena pembangunan hanya 1 lantai saja maka pembangunan fisik dari kelima DED tersebut yaitu :

1.DED dengan Hps 500 juta pagu anggaran fisik sekitar 16 Milyar.

2 DED dengan Hps 400 juta pagu anggaran fisik sekitar 12 Milyar.

3 DED dengan Hps 250 juta anggaran fisiknya sekitar 6,8 Milyar.

4 DED dengan Hps 400 juta anggaran fisiknya sekitar 12 Milyar.

5 DED dengan Hps 300 juta anggaran fisiknya sekitar 8,75 Milyar.
Maka dari besaran nilai pembangunan fisik tersebut di duga ada mark up Anggaran dalam pembuatan DED (Dokumen enginering Desain) karena pembangunan dari masing-masing item tidak mungkin sampai menelan Anggaran sebesar itu, dalam pembangunannya.

Saat dikonfirmasi kepada pihak Dinas PU-TR Tuba, tidak mau menyebutkan pagu anggaran fisiknya pasalnya mereka berdalih rincian dananya sesuai dengan prodak yang dibuat oleh konsultan pembuatan DED (Dokumen enginering Desain).
“Kalau rincian kayaknya belum, lagi proses perencanaan, sifatnya perwilayah, nilai nya sesuai dengan hasil prodak nya, karena hitungannya perwilayah,” ujar Feri PPK tata tehnik Dinas PUTR Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan itu menunjukan bahwa ada indikasi mark up anggaran karena seharusnya pihak PU-TR memberi tahu perihal pagu anggaran fisik dalam pengadaan barang dan jasa harus mempunyai prinsip keterbukaan.
Akan tetapi dari pihak Dinas terkait berdalih bahwa pagu anggaran fisik nya sesuai dengan prodak yang dibuat oleh pihak konsultan dan apabila tidak terjadi Mark up maka di duga pemborosan anggaran karena dari pembangunan 2 res area dan 2 tapal batas saja sudah menelan anggaran cukup besar dan tidak berfungsi begitu signifikan.

Pasalnya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan.
Pasal 7 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika dan menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Karena seharusnya konsultan dalam membuat DED harus ada Pagu anggaran untuk estimasi konsultan dalam membuat enginering estimate (Rencana anggaran biaya) untuk mudah memperkirakan sebuah bangunan yang akan dibuat sesuai dengan anggaran yang di persiapkan oleh Dinas PUTR Kabupaten Tulang Bawang.

Dan diantara 5 item tersebut ada 1 DED yang sudah di lelang kan dan sudah tanda tangan kontrak tetapi lokasi untuk pembuatan nya belum ada kata sepakat dengan pemilik tanah yaitu DED rest area kota Menggala yang lokasinya ada di Tugu Garuda Menggala.

Jadi bagaimana pihak konsultan dapat membuat laporan perhitungan struktur dan laporan penyelidikan tanah (soil test). Tetapi PPK tata tehnik Dinas PUTR mengatakan, bahwa perencanaan DED rest area Kota Menggala belum ada tanda tangan kontrak.

“Itu hanya jadwal nya saja belum ada tanda tangan kontrak”, ucap Feri.

Padahal jelas dari dokumen yang sudah di tayangkan di RUP LPSE Tuba itu sudah tanda tangan kontrak pada 23 Agustus 2018 dan tidak ada perubahan.
Dan dugaan lainnya yaitu PPK Dinas PUTR Kabupaten Tulang Bawang tidak mengerti aturan pasalnya DED Tugu perbatasan Lampung Tengah Astra kasatra dengan pagu anggaran Hps 200 Juta dimenangkan oleh CV martha konsultan pada tahun 2015 di lelang kan kembali oleh PPK kabupaten Tulang Bawang dengan judul Review DED Tugu Perbatasan Tulang Bawang – Lampung Tengah (Astra Ksetra) dengan nilai HPS sebesar Rp 250 juta yang dimenangkan oleh CV. Naraya Engineering, dengan harga penawaran Rp 248.770.000.
Saat di konfirmasi ke pihak PPK Kabupaten Tulang Bawang berdalih bahwasanya, Dokumen tersebut di lelang kan karena Ada perubahan dengan kondisi lapangan.

“Kalau Astra ksatra itu kurang, kalau dikaji itu kurang, yang dibentuk itu kurang maksimal gak komplit karena mereka merencanakan tahun 2015 disana ada perubahan kayak Masjid sudah meluas, banyak toko dan mereka minta ganti rugi makanya ada perubahan kembali kami review kembali,” ujar Feri PPK tata tehnik Kabupaten Tulang Bawang.

Pernyataan tersebut lebih memperjelas, bahwa PPK Kabupaten Tulang Bawang tidak mengerti aturan seharusnya dilakukan perubahan kontrak tidak ada pelelangan kembali sesuai Perpres No 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang /jasa Pemerintah pasal 52 dalam pelaksanaan kontrak yaitu harus ada perubahan kontrak dan pasal 54 menjelaskan tentang perubahan kontrak (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak.
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan.
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau,
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1.mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan, penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
Namun yang terjadi dalam pengadaan DED terdapat penambahan lebih 15% dari yang di tentukan oleh Perpres no 16 tahun 2018. (Angga)

Author: Media Panglima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *