Sejumlah Ormas Unjuk Rasa, Diduga Oknum Dinas PUPR Lampung Korupsi

Panglima Bandar Lampung- Sejumlah masyarakat Gabungan dari berbagai Organisasi melakukan Demo dan Unjuk Rasa terhadap Oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung terkait pembangunan yang tidak layak.

Bahkan mendesak aparatur Hukum untuk segera melakukakn pemeriksaan Internal terutama pada Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Jembatan yang ikut dalam Pengondisian pekerjaan yang dari tahun 2018. Selasa, (30/10/18).

Ormas tersebut meminta untuk diusut serta Membongkar, menangkap dan memenjarakan serta menghukum seberat-beratnya bagi Oknum Kabid dan Pembangunan jalan dan jembatan.

Sudirman Dewa, juga mendesak kepada BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan Audit Investigasi pada sejumlah pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pembangunan jalan dan jembatan Dinas PUPR Provinsi Lampung.

“PUPR Provinsi Lampung pada T.A 2017 dan 2018 dari hasil Investigasi kami, yang kami duga kuat ada dugaan Unsur KKN diantaranya, Pembangunan Jalan Ruas Penumangan Baru – Unit VI dari dana APBD senilai Rp. 6 Milyar yang dimenangkan PT. Alam Karya Abadi,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, pembangunan jalan ruas Blambangan Umpu-Sri Rezeki APBD T.A 2017 yang dimenangkan PT. Karya Sentosa Jaya Mandiri sebesar Rp. 2,9 Milyar. Dan pembangunan jalan ruas Blambangan Umpu-Sri Rezeky APBD P T.A 2017 yang dimenangkan oleh PT. Hakima Inti Perkasa.

Dalam proses pelelangan tersebut lanjutnya, sangat syarat dengan pengondisian dan syarat pada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sampai pelaksanan pengelolaan, “Secara serius dapat kami simpulkan dari Pekerjaan Proyek Kabid Pembangunan jalan dan jembatan sangat dikerjakan secara tidak maksimal,” ungkapnya. (Sandi)

Author: Media Panglima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *